Asia Timur dikenal sebagai satu-satunya kawasan yang pernah memiliki tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang paling fantastis di dunia. Pasca Perang Dunia (PD) II hingga sesaat sebelum Krisis 1997-98, Asia Timur dikenal sebagai sekelompok negara yang menitikberatkan kemajuannya pada sektor industrialisasi, dan oleh Chalmers Johnson, kawasan tersebut disebut sebagai developmental state.[1] Menyitir Johnson,  Meredith Woo-Cumings mengatakan bahwa developmental state adalah sebuah jaringan politik, birokrasi dan modal, yang berjalin-kelindan dan mempengaruhi struktur kehidupan ekonomi dalam masyarakat kapitalis di Asia Timur. Developmental state di Asia Timur terbentuk sebagai respon ideosinkretik kawasan tersebut atas kondisi dunia yang didominasi oleh Barat, dengan jalan melakukan berbagai penyesuaian untuk mencapai tingkat perekonomian yang kompetitif dengan menyertakan residual nationalism meskipun dalam konteks global kontemporer saat ini.[2]

 

Dalam World Development Report 1993, World Bank (WB) mengungkapkan bahwa antara pertengahan tahun 1960-an hingga 1990, delapan negara Asia yaitu, Jepang, Hongkong, Korea Selatan, Singapura, dan Taiwan (Empat Macan Asia) dan tiga newly industrializing countries (NIC’s), Indonesia, Malaysia dan Thailand, sangat menikmati jumlah angka pertumbuhan ekonomi rata-rata dua kali lipat dari negara-negara Asia lainnya, tiga kali lipat dari Amerika Latin dan Asia Selatan, dan lima kali lipat dari negara-negara Afrika-Sub Sahara.[3] World Bank menyebut fenomena ini sebagai The Asia Miracle. Namun meskipun demikian, sejak terjadinya Krisis 1997-98, telah banyak kajian yang menyimpulkan bahwa ‘Asian Development Model’ yang seperti itu, lebih ditentukan  oleh eratnya hubungan antara pemerintah dan korporasi yang biasa disebut State-Corporatism, atau yang biasa disebut sebagai Crony-Capitalism.[4] Hubungan tersebut secara ringkas dapat digambarkan sebagai bersandarnya kegiatan bisnis perusahaan pada berbagai previledge dan segala bentuk fasilitas bisnis yang disediakan oleh negara atau pemerintah. Dalam hal ini, kekuasaan korporasi  tetap berada di tangan swasta, namun pada faktanya, pemerintah-lah yang menguasai dan mengatur operasional bisnis korporasi tersebut. Jadi, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi saat itu, lebih banyak didapatkan dari aktivitas pemberian rente (insentif usaha, fasilitas dan subsidi) dari patron, yaitu negara/pemerintah kepada client, pengusaha/korporasi.

Di Asia Timur, model hubungan patron-client ini setidaknya memiliki empat karakteristik yaitu: 1. Hukum yang dibuat elit birokrasi-politik, relatif cukup dapat mengatasi berbagai tekanan dari kelompok penekan, bahkan dapat mengarahkan mereka untuk dapat menerima strategi pertumbuhan ekonomi jangka pendek  2. Kerjasama sektor publik dan privat tercermin dalam sebuah ‘kebijakan perindustrian’ nasional, melalui peningkatan kapasitas industri manufaktur untuk memperpesar ekspor  3.Penyelenggaraan investasi publik di bidang pendidikan untuk memperkuat sumber daya manusia bagi pasar tenaga kerja 4.Perlindungan yang ketat terhadap pasar domestik dari import luar negeri. Keempat karakteristik ini secara teknis memperbesar volume arus finansial yang masuk ke pasar domestik terutama melalui investasi sektor sumber daya alam (SDA). Saat itu, dana-dana internasional masuk kedalam pasar domestik Asia Timur dalam jumlah yang sangat besar dan hampir semua pemerintah di negara-negara Asia Timur menggunakan dana investasi ini untuk mencapai produktivitas yang lebih tinggi, terutama pada industri berat lewat sektor swasta.

Namun, perhatian pada bergeraknya sektor swasta menjadi berlebihan. Berbagai keistimewaan yang diberikan negara kepada swasta mengakibatkan arus finansial menjadi tak terkendali atau yang disebut Susan Strange sebagai mad money. Pada medio tahun 1990-an, perekonomian bubble yang sangat bergantung pada fluktuasi dalam pasar uang, mulai goyah. Tindakan para investor dan pedagang yang irasional menyebabkan terjadinya krisis mata uang pada currency market. Kalangan Marxian meyakini bahwa Krisis 1997-98 lebih disebabkan oleh penguasaan atas negara oleh para kapitalis-birokratik untuk menjamin kelangsungan hidup para kapitalis pemilik modal. Pandangan kaum ini menganggap bahwa intervensi pemerintah dan kroni-kroninya terhadap negara adalah penyebab dasar dari terjadi krisis[5]. Ketika krisis mata uang menghantam, kekuasaan yang mengendalikan negara menjadi terdesak dan kelas-kelas dominan dalam hubungan negara dan kelas kapitalis menjadi terbelah. Hal ini terjadi karena hubungan tersebut hanya bersandar pada aliansi antara Suharto dan sekutu-sekutunya. Negara dan kelas dominan menjadi patron yang membagikan patronase kepada kapitalis klien dengan imbalan rente, terutama kepada pengusaha-pengusaha yang masuk dalam kelompok kroni.[6]

Berbeda dengan pandangan kaum marxis, ekonom liberal menganggap bahwa Krisis 1997-98 termasuk yang terjadi di Indonesia, lebih disebabkan oleh gagalnya mekanisme pasar berfungsi secara sempurna karena distorsi yang ditimbulkan oleh perilaku antara pemerintah dan pelaku bisnis yang beresiko tinggi. Menurut pandangan ini, kebijakan mengendalikan nilai mata uang secara ketat telah memungkinkan arus masuk modal dalam jumlah yang besar. Ketika pemerintah dipaksa untuk meninggalkan sistem nilai tukar tersebut, menyebabkan nilai rupiah terjun bebas dan menyebabkan nilai hutang (luar negeri) menjadi sangat mencekik dan membebani para pengusaha yang secara teknis telah mengalami kebangkrutan.

Menurut Krugman, hubungan dekat antara pemerintah dengan para kapitalis besar menimbulkan distorsi pasar. Dalam kapitalisme kroni seperti ini, sumber daya dapat saja mengalir ke sektor-sektor yang tidak produktif karena koneksi politik yang dimiliki para investor dapat melindunginya dari kerugian.[7]Jika pengusaha besar mengalami kerugian, koneksi politik akan memaksa negara bertindak sebagai juru selamat. Ketika krisis finansial mulai membayangi, perilaku yang beresiko tinggi tersebut menggerogoti pondasi ekonomi negara dengan menciptakan beban hutang luar negeri yang tinggi, defisit neraca berjalan, dan kredit macet.[8] Demikianlah hingga kemudian beberapa negara Asia Timur bersepakat dengan institusi Bretton Woods yaitu International Monetary Fund (IMF) dan World Bank untuk menjalankan resep kebijakan penyesuaian struktural (strutural adjusment program – SAP) yang terbungkus dalam sebuah resep “one’s fit for all” yang telah dirasakan oleh negara-negara Amerika Latin sebelumnya.[9]

Krisis Asia Timur 1997 juga dapat dijelaskan dengan memperhatikan turunnya harga minyak dunia secara drastis di pertengahan tahun 1980-an. Saat itu meskipun AS adalah pihak yang paling diuntungkan karena bisa membeli minyak dengan harga yang lebih murah, tapi berbagai tekanan finansial global di Eropa dan Jepang membuatnya mengalami defisit anggaran dan perdagangan, terutama dengan Jepang. Melalui Paza Accord 1985,[10] AS memaksakan agar nilai tukar mata uang Yen Jepang dinaikkan nilainya terhadap Dollar. Tujuannya adalah agar mata uang Yen tidak terlalu ketat bersaing dengan Dollar AS.Ketatnya persaingan tersebut pada akhirnya dapat menyebabkan terpuruknya industrialisasi di AS karena barang-barang  produksinya tidak cukup kuat untuk bersaing dengan barang-barang produksi Jepang karena pada waktu yang bersamaan Jepang memberlakukan kebijakan struktural yang ketat terhadap impor barang dari AS[11].

Disisi lain, terdevaluasinya Dollar AS terhadap Yen Jepang menyebabkan lahirnya kebijakan moneter Jepang yang kian longgar dan lebih jauh menghasilkan likuiditas moneter yang sangat besar di pasar uang internasional. Didukung dengan jumlah dana yang begitu besar dan juga suku bunga yang rendah di pasar internasional, para investor kemudian mulai menanamkan investasinya keluar negeri. Kecenderungan ini pula yang dimanfaatkan oleh pemerintah Jepang untuk menyelipkan kepentingan para investornya kedalam sejumlah paket bantuan pembangunan resmi yang diberikan kepada banyak negara berkembang.[12]

Kejatuhan Developmentalisme Asia Timur

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, keberhasilan Asian Development Model sangat ditentukan oleh mesranya hubungan antara negara dan sektor swasta, melalui berbagai aktivitas liberalisasi ekonomi dan demokratisasi bidang politik. Pada era developmentalisme, sektor swasta sangat berperan dalam pembuatan kebijakan perekonomian negara, akibatnya, liberalisasi ekonomi yang idealnya mempromosikan dominasi pasar atas negara, berhenti  pada kapitalisme-kroni antara elit pengusaha swasta dan pihak birokrasi negara dalam mengupayakan akumulasi kapital dan pembangunan kelas kapitalis.

Namun demikian, meskipun kebijakan ekonomi negara berbasis pada pola-pola akumulasi kapital dan penguatan kelas-kelas kapitalis, jejaring politik-birokrasi-modal seringkali bermanifestasi pada hadirnya kompetisi dan konflik antara kelas-kelas ekonomi yang berbeda dengan fraksi –fraksi ideologis yang ada dalam aparatur negara. Kondisi yang konfliktual ini kemudian memicu terjadinya  reformasi dalam kehidupan dan cara-cara berpolitik masyarakat developmental state. Menurut pandangan liberal, transisi demokrasi atau demokratisasi politik, muncul sebagai akibat logis dari sifat alamiah ekonomi pasar[13], yaitu dengan mendorong timbulnya transformasi power dari kapitalis pemilik modal kepada kelas-kelas kapitalis baru yang pada akhirnya cenderung bertolak belakang dengan otoritarianisme developmental state Asia Timur.

Pada tahap ini, eksistensi teori developmental state mulai dipertanyakan. Dengan mengangkat kasus Korea, Yun Tae Kim memandang bahwa, perpindahan rezim politik di Korea saat itu, sangat dipengaruhi oleh hubungan sosial politik antara negara dan chaebol[14]. Dalam studinya, Kim menemukan bahwa hubungan tradisional antara negara dan konglomerasi, berubah secara radikal (lebih radikal daripada analisis kaum statist), bersamaan dengan pengadopsian liberalisasi ekonomi  dan menurunnya kapabilitas developmental state sebagai sebuah power.[15]  Demikian pula dengan Linda Weiss. Dengan mencermati Krisis 1997-98 di Taiwan, kasus liberalisasi Korea Selatan dan juga lamanya proses recovery perbankan Jepang dari krisis, Weiss mengajukan ketidaksepakatan atas tesis yang berkembang saat itu bahwa pengalaman liberalisasi pasca Krisis 1997-98 akan membawa Asia Timur kembali kepada ‘normalisasi’ karakter developmental state, sebagaimana ‘normalisasi’ yang dimaksud dalam neoliberalisme.[16]

Lebih lanjut Weiss berargumen bahwa developmental state atau guided market economy atau state-led industrialization atau Japanese Model  cenderung mengabaikan kapasitas transformatif mereka yang memadai untuk bertahan dalam lingkungan konomi global saat ini,[17] padahal pengalaman mereka dalam mengelola sektor swasta sebelum krisis, merupakan bukti bahwa developmental state sebenarnya bisa bertahan dari tekanan dan kontraksi krisis asalkan mereka melakukan inovasi terhadap struktur negara dan mengadopsi atau menyesuaikan diri dengan kondisi perekonomian global.[18] Pengabaian ini terus berlanjut hingga munculnya kecenderungan dilakukannya praktek-praktek ekonomi neoliberal di Asia Timur, terutama seperti yang dilakukan oleh Jepang dan China.

Neoliberalisme di Jepang dan China[19]

Jepang yang kemajuan ekonominya sangat bergantung pada praktek aktivitas ekonomi konvensional yaitu, maksimalisasi industri berat yang dibimbing oleh kelompok industrialis besar (Keiretsu) dan peran Ministry of International Trade and Industry (MITI), mulai merubah haluan ke arah praktik-praktik neoliberalisme. Dibawah Perdana Menteri  Ryutaro Hashimoto, pada tahun 1996 Jepang mulai mengadaptasi paket reformasi ekonomi yang komprehensif dengan ukuran-ukuran neoliberal. Fenomena yang dikenal dengan Tokyo’s Big Bang ini awalnya merupakan langkah strategis dalam menghadapi strategi dari Hongkong dan Singapura yang dianggap telah mengambil sekitar 50% share dari bisnis-bisnis Jepang di Tokyo Stock Exchange dan dunia perbankan domestik. Strategi Hashimoto yang paling terkenal antara lain adalah meniadakan hambatan hukum dalam upaya merger antara dunia perbankan dengan ke-asuransi-an dan juga antara perbankan dengan bisnis sekuritas. Hashimoto juga menghilangkan regulasi pemerintah yang mengatur tentang insentif untuk memacu investasi luar negeri.

Setelah Hashimoto, Juichiro Koizumi menjanjikan masyarakat ekonomi Jepang untuk melakukan kozo kaikaku; sebuah upaya restrukturisasi , struktur nasional Jepang. Dalam sebuah manuver politik yang beresiko tinggi, Koizumi berencana untuk mem-privatisasi  Japanese Postal Saving, salah satu bentuk bank terbesar di Jepang yang mengelola sekitar  175 Triliun Poundsterling  dana tabungan masyarakat (national savings). Namun, manuver Koizumi ini agak sulit dilakukan, karena ‘tabungan’ atau ‘menabung’ adalah sebuah karakteristik nasional Jepang yang unik dan dianggap sebagai salah satu pilar kekuatan perekonomian Jepang, terutama pada saat krisis. Akibatnya di parlemen, Koizumi menghadapi serangan dari pihak oposisi dan bahkan kritik dari sesama anggota partainya LDP, namun akhirnya Koizumi berkompromi  dengan memperpanjang masa penilaian kelayakan restrukturisasi hingga tahun 2017, dengan catatan, langkah ini harus tetap dipertahankan oleh siapapun yang menjadi perdana menteri Jepang hingga saat itu tiba. Langkah reformasi neoliberal Koizumi hingga saat ini membuktikan bahwa perekonomian Jepang saat ini, bukan lagi traditional state-managed model. Perekonomian Jepang saat ini adalah perekonomian yang sepenuhnya bersandar pada pasar global.

Lain Jepang, lain China. China sendiri mulai mengadopsi sistem perekonomian neoliberal pada akhir tahun 1970-an, setelah menikmati 30 tahun masa-masa sentralisme perencanaan ekonomi  dan politik dibawah Mao Ze Dong. Ortodoksi pemikiran Mao yang totaliter tentang ‘continual class struggle’ melalui  ‘Revolusi Kebudayaan’ telah menyebabkan jutaan manusia di China menjadi korban. Dan kondisi ini harus diakhiri. Oleh Deng Xiaoping, pemikiran Mao kemudian direvisi sedemikian rupa menjadi ‘emancipate the mind, unite and look ahead’. Deng kemudian menyebarkan semangat tersebut keseluruh negeri dan mulai mengajak masyarakat China meninggalkan pemikiran ortodoks Mao. Oleh Harvey, fenomena ‘Dengism’ ini sangat kental dengan pendekatan neoliberal, meskipun masih tetap dengan karakteristik China.[20]

Dengism merupakan model alternatif  state-socialism-plus-market yang bertumpu pada slogan xiaokang, sebuah konsep dari sebuah tatanan masyarakat ideal yang mengayomi semua warga negaranya, dengan melakukan modernisasi  pada empat bidang, pertanian, industri, pendidikan, dan sains dan pertahanan. Tidak seperti praktek reformasi neoliberal yang lazim, yaitu upaya pengintegrasian pasar nasional kedalam pasar global, reformasi Deng ini dilakukan sebaliknya, menarik pasar global kedalam pasar nasionalnya. Reformasi ini dilakukan dengan merangsang kompetisi antara state-owned firms  yang diharapkan bisa memicu inovasi dan pertumbuhan dengan satu tujuan, yaitu transfer teknologi. Eksperimen ini awalnya dilakukan secara terbatas dengan memanfaatkan posisi internasional Hongkong dan Guangdong, salah satu propinsi yang “akrab” dan mudah dikontrol oleh Beijing.

Dalam perjalanannya, perkembangan neoliberalisme di  China mendapatkan tantangan berat ketika pada tahun 1989 terjadi pembantaian mahasiswa di Tiananmen Square. Peristiwa ini bagi para pengamat merupakan indikasi yang jelas bahwa ekonomi-neoliberal yang sedang dikembangkan, berhadapan face to face dengan hak-hak sipil warga negara dan demokrasi, dan hal itu harus dikompromikan secara politik. Namun meskipun demikian, sementara konsolidasi dilakukan oleh faksi Deng untuk mengkompromikan tabrakan kekuatan politik dan tujuan ekonomi, faksi lain dalam pemerintahan neoliberal Deng memperbaiki sektor kebijakan.

Kebijakan moneter dijadikan sebuah instrumen kontrol, disertai dengan upaya penyesuaian kembali nilai tukar Yuan dengan mata uang asing dengan menyandarkannya pada mekanisme kurs tetap, pengelolaan ekspor dan perdagangan luar negeri  diserahkan sepenuhnya pada  mekanisme kompetisi tetapi tidak melepas tanggungjawab dalam konteks untung dan rugi, pengembangan dan pembukaan kawasan Shanghai-Pudong, dan juga memastikan pengembangan kawasan-kawasan lain berjalan pada track-nya. Dalam agenda perjalanannya ke wilayah selatan China pada tahun 1992, Deng menyatakan kepuasaannya atas efek dari program  opening to the outside  yang dilakukannya. Pada momentum ini Deng mengatakan sepenggal kalimatnya yang terkenal: “…To get rich is glorious…What does it matter if it is a ginger cat or a black cat as long as it catches mice?” Pengganti Deng, baik Jiang Zemin maupun Hu Jingtao, lebih jauh telah mengangkat paradigma masyarakat China yang awalnya masih menganut nilai-nilai sosialis lama yang bersandar pada egaliterianisme, ke arah pencapaian tujuan-tujuan baru neoliberalisme, pertumbuhan ekonomi dan maksimalisasi keuntungan. Pada saat yang hampir bersamaan, keanggotaan China di World Trade Organization (WTO) merangsang tumbuhnya kelompok entrepreneur dan para manajer perusahaan muda dibawah bimbingan faksi politik yang powerful dan mulai membagi diri dalam kelompok sentralis nasionalistik-birokratik di Beijing dan entrepreneurial-globalist lokal di Shanghai, Guangzhou, Chongqing dan daerah-daerah urban lain di China.

Transformasi Neoliberal

Terma neoliberalisme kembali menyeruak di sudut-sudut ruang diskusi, menjadi topik debat dalam kelas-kelas intelektual, dan juga menjadi obyek sexy yang dapat ditemui pada sekat-sekat virtual dunia maya. Ada beberapa anggapan yang mengatakan bahwa dunia internasional saat ini sedang memasuki era the decline of neoliberalism, ada juga yang mengatakan neoliberalisme hanya spin dan akan kembali lagi. Untuk itu, tulisan ini mengajak kita untuk kembali pada kesaksian Manfred Steger soal inaugural address Presiden Obama pada 20 Januari 2009 yang mencerminkan kekhawatirannya terhadap krisis ekonomi global – yang sedang berlangsung – yang dampaknya diprediksi akan lebih buruk dari Great Depression di era 1930-an. Menurut Steger, saat itu Obama menyampaikan, “Nor is the question before us whether the market is a force for good or ill. Its power to generate wealth and expand freedom is unmatched. But this crisis has reminded us that without a watchful eye, the market can spin out of control.” Saat itu Obama seperti hendak menyampaikan pada khalayak bahwa perjalanan panjang neoliberalisme sedang akan menuju sebuah akhir, tegas Steger.[21]  Namun benarkah neoliberalisme akan berakhir seiring dengan terjadinya krisis ekonomi global saat ini? Apakah perkembangan krisis finansial global telah begitu mengkhawatirkan seperti yang diungkapkan Obama?

Tulisan ini mengemukakan argumen bahwa neoliberalisme memiliki sisi paradoksikal yang lahir karena sifat adaptifnya terhadap lingkungan tempat ia di implementasikan. Kita bisa melihat praktek-praktek neoliberalisme tersebar diseluruh dunia, dengan berbagai latar belakang dan karakter yang berbeda-beda, seperti halnya Reagenomics di Amerika Serikat (AS), Thatcherism di Inggris, atau Market-Globalism ala Bill Clinton dan Third Way bawaan Tony Blair pada era pasca Perang Dingin. Alih-alih mengatakan bahwa neoliberalisme adalah “liberalisme baru”, tulisan ini mengusung pemahaman bahwa neoliberalisme tak lain adalah sebuah versi baru dari liberalisme klasik. Liberalisme klasik, pada intinya merupakan sebuah pemikiran ekonomi  yang inspirasinya berasal dari  Adam Smith di abad 18, yang merekomendasikan nilai-nilai ‘free market’ dan laissez-faire (let it be – biarkan saja), yaitu pandangan yang mengedepankan asumsi bahwa masyarakat adalah sekumpulan individu yang terisolasi  (oleh norma sosial), dan oleh karenanya, perilakunya mencerminkan kepentingan materialnya semata. Menurut pandangan ini, ekonomi dan politik adalah dua hal yang berbeda. Ekonomi berjalan tanpa intervensi politik (negara-pemerintah) dan hanya dibimbing oleh invisible hands, sedangkan negara bertugas sebagai night watchman, menjaga aktivitas ekonomi dari perilaku rasional manusia dan juga  menggunakan powernya untuk memastikan keterbukaan pasar. Lantas, dimana letak kebaruan neoliberalisme?

Dalam neoliberalisme, negara justru dibutuhkan untuk mengeluarkan regulasi yang dapat membebaskan pasar secara signifikan dari praktek-praktek negatif ekonomi seperti  rent-seeking, korupsi, monopoli dan lain sebagainya. Dalam neoliberalisme, negara dituntut (dipaksa) untuk tidak hanya menjadi penjaga malam, melainkan juga menjadi wadah institusional yang concern kepada hak kepemilikan privat, pasar dan perdagangan bebas.  Seperti yang diungkapkan David Harvey[22]:

Neoliberalism is in the first instance a theory of political economic practices that proposes that human well-being can best be advanced by liberating individual entrepreneurial freedoms and skills within an institutional framework characterized by strong private property rights, free markets, and free trade.

Secara lebih terperinci, Harvey melanjutkan bahwa:

The role of the state is to create and preserve an institutional framework appropriate to such practices. The state has to guarantee, for example, the quality and integrity of money. It must also set up those military, defence, police, and legal structures and functions required to secure private property rights and to guarantee, by force if need be, the proper functioning of markets.[23]

Hal tersebut bertentangan dengan ide awal neoliberalisme tentang ‘self-regulating market’ dan ‘individual’s rational pursuit of wealth’ yang mensyaratkan minimalnya peran negara dan maksimalisasi peran individu dalam pasar. Pertentangan pasar vis a vis negara ini memang cukup banyak dikaji oleh expert [24], dan hal tersebut hingga saat ini masih menjadi isu yang tetap menarik. Namun yang menjadi poin dalam tulisan ini adalah, jika neoliberalisme dikatakan memiliki kekuatan yang besar untuk mengatur pasar melalui kekuasaan kapitalisme negara, lalu bagaimanakah ia mengatur dirinya? Bagaimana ia dapat bertahan jika saja mekanisme pasar mengalami kegagalan? Seberapa cepat ia bisa pulih setelah terhempas krisis akibat kegagalan pasar?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat menjembatani kita pada sebuah pemahaman, bahwa betapapun adaptifnya doktrin neoliberalisme disebar-terapkan ke seluruh dunia, namun ia tetap tidak bisa dipisahkan dari kapitalisme negara yang berperan signifikan dalam mengatur pasar. Cara berpikir seperti itu sebenarnya mirip dengan pandangan Keynesian; sebuah variasi pandangan liberal tentang ekonomi-politik yang mengkombinasikan pengaruh negara dan pasar sedemikian rupa, sehingga walaupun masih dalam semangat Adam Smith, gagasan  ‘invisible hand’ hanya (bisa) diterapkan pada sejumlah kecil isu dan memberikan peluang yang lebih besar kepada negara – walaupun tetap terbatas – untuk menerapkan kebijakan yang konstruktif.[25] Cara berpikir ini sangat dipengaruhi oleh terjadinya fenomena Great Depression yang terjadi pada tahun 1930-an, dimana pada saat itu terjadi rush pada pasar saham Wall Street, karena apa yang menurut Keynes disebut sebagai ‘naluri hewaniah’ para investor saham dan para pedagangnya. Kejadian itu menunjukkan apa yang dapat terjadi, jika para investor dan pemain dalam pasar saham itu berperilaku tidak rasional – tanpa alasan yang jelas, percaya rumor, takut dan panik – kemudian membanting harga saham sedemikian rupa, sehingga menyebabkan pasar menjadi tak terkendali dan jatuh berantakan.

Keynes tidak percaya pada anggapan bahwa individu memiliki kebebasan alamiah dalam segala kegiatan mereka. Paham laisez-faire menurut Keynes, perlu dipertanyakan kembali eksistensinya, mengingat tidak ada aturan yang bisa menjamin bahwa kepentingan pribadi akan selalu bisa bersesuaian dengan kepentingan umum. Dalam ekonomi, lanjut Keynes, tidak ada jaminan bahwa pengejaran kepentingan pribadi akan menguntungkan kepentingan publik. Individu yang bertindak sendiri-sendiri seringkali justru tidak mampu mempertimbangkan kepentingan umum. Lebih jauh menurut Keynes, indvidu dan pasar cenderung membuat keputusan yang tidak bijaksana ketika dihadapkan pada situasi dimana masa depan tidak bisa diperkirakan dan tidak ada cara yang efektif untuk membagi beban resiko atau mengkoordinasikan tindakan-tindakan individu yang saling berbenturan. Dengan kata lain, negara bisa dan harus menggunakan kekuasaannya untuk memperkuat dan memperbaiki beroperasinya mekanisme pasar, tetapi tidak dengan cara-cara merkantilis-nasionalistik yang agresif dan juga tidak menggunakan cara-cara yang mengedepankan daya paksa otoritarian.[26] Keynes nampaknya yakin bahwa peran positif negara / pemerintah akan sangat bermanfaat dan diperlukan untuk masalah-masalah yang tidak bisa ditangani oleh pasar, terutama masalah yang paling sering timbul akibat pengelolaan ekonomi – makro –  yang kurang tepat, misalnya inflasi dan pengangguran.

Namun, gagasan dan pemikiran Keynes yang diuraikan diatas, menjadi tidak relevan lagi dibicarakan ketika Bretton Woods System – sebuah sistem atau rezim moneter internasional yang kompromis, yang cara bekerjanya didasarkan pada kombinasi keuntungan dari stabilitas nilai tukar dan floating exchange rate serta konvertiibilitas Dollar AS terhadap Gold Standard –  dinyatakan berhenti oleh Presiden Richard Nixon pada tahun 1971 akibat situasi perekonomian domestik AS yang tidak sehat karena Perang Vietnam. Bretton Woods System yang merupakan kompromi Keynes untuk ide ‘memperkuat pasar, dengan memperkuat negara terlebih dahulu’, diperkuat oleh ide John Ruggie tentang liberalisme-terkendali (embedded liberalism), dimana  menurut Ruggie, negara dan pasar tidaklah harus selalu dalam posisi yang frontal dalam perekonomian (negara versus pasar). Hubungan konfliktual antara negara dan pasar dapat diakurkan dengan strategi ‘negara kuat, dan diikat oleh pasar yang kuat’.[27] Dari uraian tersebut, sekilas kita bisa melihat bahwa betapa terdapat kemiripan antara neoliberalisme, liberalisme klasik, dan juga liberalisme Keynes. Namun demikian, kemiripan cara pandang diantara ketiganya dalam ekonomi, menyebabkan timbulnya pemahaman yang berbeda secara politik dalam domain pembangunan (development ), terutama dalam mencermati fenomena yang berkembang dibeberapa wilayah Dunia Ketiga, seperti Amerika Latin dan Asia misalnya.

Hampir semua peristiwa politik yang terjadi pada Dunia Ketiga, dipahami secara politik sebagai representasi dari sebuah ketidakpuasan atas kombinasi model perekonomian neoliberal. Dalam konteks Amerika  Latin misalnya, politik representasi tersebut menjadi penyebab, mengapa  kurang lebih selama satu dekade, Amerika Latin justru tidak eksis dalam perekonomian global.[28] Merujuk pemikiran post-modern Habermasian, Escobar percaya bahwa the third world yang terdiri atas Asia, Afrika dan Amerika Latin, selama ini selalu ‘dikelola dan dinegosiasikan’ dalam konteks politik representasi. Tujuannya adalah mempertegas posisi terbaik the first world dengan terus membuat negasi dengan the third world yang digambarkan sebaliknya. Jika ingin survive, Dunia Ketiga harus menerima konotasi negatif dan positif (secara bersamaan) sebagai hal yang natural: Negatif ketika dilihat dalam sebuah sistem ranking; Positif ketika dipahami secara sosio-politik sebagai sebuah kekuatan non-aligned yang subversif.[29] Intinya, Dunia Ketiga merupakan representasi dari kepentingan apa yang disebut Robinson dan Harris serta Leslie Sklair sebagai kelas kapitalis transnasional , sekelompok kecil elite dan expert yang sangat menentukan transformasi neoliberalisme[30]: apakah ia akan bertransformasi kearah yang menyimpang dari keyakinan yang melingkupinya, atau ia hanya sekedar berputar, dan lalu akan kembali lagi dalam sebuah formasi yang lebih baik, atau justru lebih buruk.

Kepustakaan:

Escobar, Arturo, Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World, Princeton University Press, Princeton, NJ,1995.

Gwynne, Robert N. and Cristobal Kay, Latin America Transformed: Globalization and Modernity 2nd Ed., Oxford University Press, NY. 2004.

Hadiz, Vedi R. (Eds.), Empire and Neoliberalism in Asia, Routledge, New York, 2010.

Harvey, David, A Brief History of Neoliberalism, Paperback Edition, Oxford University Press Inc., New York, 2007.

Harvey, David, Enigma of Capital and the Crises of Capitalism, Oxford University Press, NY. 2010

Hiariej, Eric, Materialisme Sejarah Kejatuhan Soeharto: Pertumbuhan dan Kebangkrutan Kapitalisme Orde Baru, IRE Press, Yogyakarta, 2005.

Johnson, Chalmers, MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy 1925-1975, Stanford University Press, Stanford, 1982.

Kim, Yun Tae, Neoliberalism and the Decline of the Developmental State, Journal of Contemporary Asia, Vol.29 No.4, 1999.

Krugman, Paul, “What Happened to Asia?”  dalam  http://www.mit.edu/people/krugman/index.html 1998  dalam Eric Hiariej, 2005.

Margheritis, Ana, and Antony W. Pereira, The Neoliberal Turn in Latin America: The Cycle of Ideas and the Search for an Alternative, Latin America Perspectives Vol.34 No.3, Contested Transformation, Sage Publications, Inc., May 2007.Woo-Cumings, Meredith, The Developmental State, Cornell University Press, Ithaca, NY. 1999. Hal.1.

Mas’oed, Mohtar, Liberalisme dalam Ekonomi-Politik Internasional, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fisipol, Universitas Gadjah Mada (UGM), 2008.

Petras,  James, Alternatives to Neoliberalism in Latin America, Latin America Perspectives, Vol.24 No.1, Liberalism’s Revival and Latin American Studies, Jan.1997.

Robinson, William I. and Jerry Harris, Towards A Global Ruling Class? Globalization and the Transnational Capitalist Class, Science and Society, Vol.64 No.1, Spring, 2000. 11-5411.

Ruggie, John Gerard, International Regimes, Transaction and Change: Embedded Liberalism in Postwar Economic Order, International Organization, Vol.36 No.2, 1982.

Sklair, Leslie, Democracy and Transnational Capitalist Class, International Political Science Review, Vol.23 No.2, April 2002. 159-174.

Steger, Manfred B. and Ravi K. Roy, Neoliberalism: A Very Short Introduction, Oxford University Press Inc., New York, 2010

Twomey, Brian, “The Plaza Accord: The World Intervenes In Currency Markets” dalam http://www.investopedia.com/articles/forex/09/plaza-accord.asp#axzz1UXs31CAz diakses tanggal 22/12/2011

UNCTAD, The Global Economic Crisis: Systemic Failures and Multilateral Remedies, Report, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), New York-Geneva, 2010.

Walton, Michael, Neoliberalism in Latin America: Good, Bad or Incomplete, Latin America Research Review, Vol.39 No.3, 2004

Weiss, Linda, Development States in Transition: Adapting, Dismantling, Innovating, not ‘Normalizing’, The Pacific Review, Vol.13 No.1. 2000, Taylor & Francis Limited.

Weyland, Kurt, Assessing Latin American Neoliberalism: An Introduction to a Debate, Latin America Research Review, Vol.39 No.3, 2004.

World Bank, World Development Report 1993, The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank,  Oxford University Press Inc., New York, 1993

Yoshihara, Kunio, Kapitalisme Semu Asia Tenggara, LP3ES, Jakarta, 1990.

Sumber gambar masing-masing adalah, http://Indonesiamelawan.com dan http://plutocracyfiles.com

Tulisan ini pernah dimuat dalam Jurnal Alternativa, Volume III, Juli-Desember, 2010, Himahi Fisip Universitas Hasanuddin, 2011.